Kementerian Agama Republik Indonesia
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH
Search

Berita
26 April 2018 | 10:36 wib Home » Berita » Detail

Kuliah Umum STAINU Temanggung: Persaingan Usaha di Indonesia

image

Foto: STAINU Temanggung / Dok

TEMANGGUNG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI mengajak semua mahasiswa-mahasiswi STAINU Temanggung untuk melawan kartel. Sebab, kartel yang ada di Indonesia selama ini berkelomok dengan tujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi yang merugikan banyak pihak.

Monopoli perdagangan di Indonesia ini tidak cukup dilihat saja, namun harus diawasi dan dilaporkan kepada KPPU RI.

Hal itu disampaikan Komisioner KPPU Saidah Sakwan, MA saat Kuliah Umum "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia" pada ratusan mahasiswa dan civitas akademika STAINU Temanggung, Rabu (25/4/2018).

Hadir jajaran Pembantu Ketua STAINU Temanggung, Kaprodi-Sekprodi, dosen, karyawan dan mahasiswa-mahasiswi dan sejumlah tamu undangan.

“Kartel merupakan problem yang begitu besar walaupun tidak terasa oleh msyarakat umum” katanya.

"Sebuah problematika yang tidak dirasakan oleh umum namun imbas dari kejadian tersebut sangat besar. Itu merupakan salah satu persaingan dalam dunia usaha yang tidak fair competition. Dikarenakan memungut keuntungan kelompok yang imbasnya kepada rakyat,” lanjutnya.

Direktur Institute for Research and Community Development Studies (IRCOS) Jakarta ini juga menegaskan, bahwa berdirinya KPPU karena kebutuhan negara untuk mengawal persaingan usaha agar sehat.

“Awal mula KPPU ini terbentuk pada tahun 1999 atas polemik yang ada saat era reformasi berkobar. Karena perekonomian saat itu sedang tidak stabil, sehingga dengan terbentuknya ini (KPPU) sebagai langkah pemerintah untuk menstabilkan perekonomian yang ada,” beber perempuan kelahiran Demak tersebut.

Dilanjutkan, bahwa kompetisi usaha jangan sampai praktik monopoli akan tetapi untuk monopolinya boleh.

“Semuanya ada batasan agar semuanya bisa seimbang seperti yang disampaikan di UU Nomor 5 Tahun 1999. Termasuk 6 unsur yang perlu diperhatikan mulai dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum dan ketentuan lain-lain untuk terciptanya pengetahuan akan usaha dan dapat terciptanya persaingan yang sehat,” ujar perempuan yang pernah bekerja sabagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2001 – 2003 tersebut.

 

Sumber: PTKIS

( Red )

UPDATE

16 Agustus 2018 | 06:31 wib

Dosen STAINU Temanggung Juara I Lomba Artikel Kemdikbud

image JAKARTA - Hamidulloh Ibda, dosen STAINU Temanggung menjadi Juara I kategori umum dalam Lomba Karya Jurnalistik Pendidikan…


06 Juli 2018 | 11:07 wib

Pembantu Ketua 1 STAIBN Tegal Raih Doktor Islamic Studies

image   SEMARANG - Bertempat di ruang promosi doktor Kampus 1 Lantai 3, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang melaksanakan…


03 Juli 2018 | 08:41 wib

Gandeng LPM Paradigma IAIN Kudus, Mahasiswa STIBI Gelar Latihan Jurnalistik

image KUDUS - Mahasiswa STIBI Syekh Jangkung, yang digawangi oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) menggelar Latihan Jurnalistik…


03 Juli 2018 | 08:37 wib

Halal Bihalal Forum PTKIS di STAI Al Anwar Rembang

Kepada Yth. Pimpinan PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah   Assalamu'alaikum Wr. Wb. Mengharap kehadiran…


03 Juli 2018 | 08:37 wib

Halal Bihalal Forum PTKIS di STAI Al Anwar Rembang

image Kepada Yth. Pimpinan PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah   Assalamu'alaikum Wr. Wb. Mengharap kehadiran…


KEMENTERIAN AGAMA RI «   

UIN WALISONGO «   

© 2016 Kopertais Wilayah X Jawa Tengah Kontak
Gedung Kopertais Lt.2, Kampus UIN Walisongo
Jln. Walisongo 3-5, Semarang 50185
Telp/Fax: (024) 7604554 / (024) 7601293