Kementerian Agama Republik Indonesia
KOPERTAIS WILAYAH X JAWA TENGAH
Search

Berita
26 April 2018 | 10:36 wib Home » Berita » Detail

Kuliah Umum STAINU Temanggung: Persaingan Usaha di Indonesia

image

Foto: STAINU Temanggung / Dok

TEMANGGUNG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI mengajak semua mahasiswa-mahasiswi STAINU Temanggung untuk melawan kartel. Sebab, kartel yang ada di Indonesia selama ini berkelomok dengan tujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi yang merugikan banyak pihak.

Monopoli perdagangan di Indonesia ini tidak cukup dilihat saja, namun harus diawasi dan dilaporkan kepada KPPU RI.

Hal itu disampaikan Komisioner KPPU Saidah Sakwan, MA saat Kuliah Umum "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia" pada ratusan mahasiswa dan civitas akademika STAINU Temanggung, Rabu (25/4/2018).

Hadir jajaran Pembantu Ketua STAINU Temanggung, Kaprodi-Sekprodi, dosen, karyawan dan mahasiswa-mahasiswi dan sejumlah tamu undangan.

“Kartel merupakan problem yang begitu besar walaupun tidak terasa oleh msyarakat umum” katanya.

"Sebuah problematika yang tidak dirasakan oleh umum namun imbas dari kejadian tersebut sangat besar. Itu merupakan salah satu persaingan dalam dunia usaha yang tidak fair competition. Dikarenakan memungut keuntungan kelompok yang imbasnya kepada rakyat,” lanjutnya.

Direktur Institute for Research and Community Development Studies (IRCOS) Jakarta ini juga menegaskan, bahwa berdirinya KPPU karena kebutuhan negara untuk mengawal persaingan usaha agar sehat.

“Awal mula KPPU ini terbentuk pada tahun 1999 atas polemik yang ada saat era reformasi berkobar. Karena perekonomian saat itu sedang tidak stabil, sehingga dengan terbentuknya ini (KPPU) sebagai langkah pemerintah untuk menstabilkan perekonomian yang ada,” beber perempuan kelahiran Demak tersebut.

Dilanjutkan, bahwa kompetisi usaha jangan sampai praktik monopoli akan tetapi untuk monopolinya boleh.

“Semuanya ada batasan agar semuanya bisa seimbang seperti yang disampaikan di UU Nomor 5 Tahun 1999. Termasuk 6 unsur yang perlu diperhatikan mulai dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum dan ketentuan lain-lain untuk terciptanya pengetahuan akan usaha dan dapat terciptanya persaingan yang sehat,” ujar perempuan yang pernah bekerja sabagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2001 – 2003 tersebut.

 

Sumber: PTKIS

( Red )

UPDATE

25 Mei 2018 | 09:28 wib

Direktur Pendis: Bantuan Sarpras Harus Dukung Akreditasi PTKIS

image Jakarta—Bantuan sarana dan prasarana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) harus mendukung untuk penguatan…


16 Mei 2018 | 14:27 wib

Era Industri 4.0, Madrasah Harus Tanggap Internet

image kebumen, kopertais10 - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTKM) Kementerian Agama RI, Prof Suyitno, menyampaikan…


16 Mei 2018 | 02:31 wib

420 Mahasiswa Unisnu Jepara Diwisuda

image Jepara - Sebanyak 420 mahasiswa dari lima fakultas dan program pascasarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara…


02 Mei 2018 | 02:24 wib

UMS Sambut Kedatangan Grand Syekh Al Azhar

image Boyolali - Mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Solo (UMS) menyambut kedatangan Imam Besar (Grand Syaikh)…


26 April 2018 | 10:36 wib

Kuliah Umum STAINU Temanggung: Persaingan Usaha di Indonesia

image TEMANGGUNG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI mengajak semua mahasiswa-mahasiswi STAINU Temanggung untuk melawan…


KEMENTERIAN AGAMA RI «   

UIN WALISONGO «   

© 2016 Kopertais Wilayah X Jawa Tengah Kontak
Gedung Kopertais Lt.2, Kampus UIN Walisongo
Jln. Walisongo 3-5, Semarang 50185
Telp/Fax: (024) 7604554 / (024) 7601293